Pendidikan di Indonesia

Dibeberapa artikel atau tulisan yang saya temukan, dinamika pendidikan dikaitkan dengan kata pembaharuan, dinamika bisa juga diartikan sebagai perubahan yang berjalan. Pada situasi saat ini kita bisa melihat perubahannya, melalui media televisi contohnya adalah pendidikan di Indonesia, dimana hanya orang berada yang dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang yang paling tinggi, sedangkan orang dari kalangan bawah hanya bisa melihatnya pasrah dengan perasaan sedih, karena mereka tidak dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang yang paling tinggi. Padahal banyak sekali anak-anak dari kalangan bawah yang pandai dan cerdas, mungkin tingkat intelektual mereka bisa melebihi orang-orang berada. Namun dengan keterbatasan biaya, mereka tidak bisa mengembangkan apa yang mereka miliki, hingga mereka harus putus sekolah hanya karena soal biaya, dan lebih memilih untuk  membantu keuangan orang tua, seharusnya sebagai seorang anak mereka belajar dengan baik dan menggapai impian mereka, bukan mencari nafkah seperti yang sering kita lihat saat ini. Atau dapat dilihat dari perbedaan ruangan yang mereka gunakan untuk belajar, antara kalangan bawah dengan kalangan berada. Dalam dinamika globalisasi, masalah pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha sadar manusia memberikan layanan sosial kepada masyarakat, sehingga memiliki kematangan, kedewasaan dan kecakapan hidup, baik dalam konteks aktualisasi diri maupun relasi dengan sesama warga negaranya. Anak-anak bangsa tercecer dalam berbagai sekolah yang beragam menurut latar belakang sosio ekonomi yang berbeda. Negara belum mampu memberikan kesempatan yang adil bagi semua anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sampai saat ini, belum tampak adanya pembenahan yang signifikan dan terpadu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat pendidikan tinggi. Muncul pertanyaan besar: "Ke mana arah pendidikan di Indonesia?" Pendidikan dimaksudkan sebagai mempersiapkan anak-anak bangsa untuk menghadapi masa depan dan menjadikan bangsa ini bermartabat di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Masa depan yang selalu berkembang menuntut pendidikan untuk selalu menyesuaikan diri dan menjadi lokomotif dari proses demokratisasi dan pembangunan bangsa. Pendidikan membentuk masa depan bangsa. Akan tetapi, pendidikan yang masih menjadi budak sistem politik masa kini telah kehilangan jiwa dan kekuatan untuk memastikan reformasi bangsa sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan berada pada rel yang tepat. Dalam konteks globalisasi, pendidikan di Indonesia perlu membiasakan anak-anak untuk memahami eksistensi bangsa dalam kaitan dengan eksistensi bangsa-bangsa lain dan segala persoalan dunia. Pendidikan nasional perlu mempertimbangkan bukan hanya {state building] dan {nation building] melainkan juga {capacity building.] Birokrasi pendidikan di tingkat nasional perlu fokus pada kebijakan yang strategis dan visioner serta tidak terjebak untuk melakukan tindakan instrumental dan teknis seperti UAN/UNAS. Dengan kebijakan otonomi daerah, setiap kabupaten perlu difasilitasi untuk mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat namun bermutu tinggi. Pendidikan berbasis masyarakat ini diharapkan bisa menjadi lahan persemaian bagi anak-anak dari berbagai latar belakang untuk mengenali berbagai persoalan dan sumber daya dalam masyarakat serta terus mencari upaya-upaya untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik.

Pendidikan masih dipercaya sebagai proses yang mampu memompa tenaga produktif bangsa kita. Tenaga produktif (productive/pra’daktiv force/fo:s) adalah suatu kemampuan masyarakat untuk menghasilkan suatu bentuk tindakan dan produk-produk baik yang bersifat ekonomis-teknologis maupun intelektualitas. Umumnya tenaga produktif masyarakat lebih banyak dikenal sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika masyarakat semakin mengalami kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka di dalamnya banyak individu yang mendapat kemudahan hidup, kesejahteraan, dan kemudahan untuk mengekspresikan kemanusiaannya. Dalam menghadapi perkembangan sosial tersebut, UNESCO berusaha mengakomodasi tuntutan sosial pendidikan dengan menegaskan pilar-pilar yang direkomendasikan dalam dunia pendidikan, yaitu: learning/leuning to learn, learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Di Indonesia, pilar-pilar tersebut belum dapat ditegaskan, bahkan dari sudut pandang wacana saja masih belum terdengar. Padahal prinsip pendidikan tersebut sangat komprehensif dan jika dapat diterapkan dengan benar dan konsisten akan mampu menjadikan anak didik menjadi insan yang selain menguasai informasi dan ilmu pengetahuan juga memiliki tanggung jawab moralitas bangsa Indonesia. Murid memang bukan hanya harus memiliki pengetahuan, melainkan juga mampu menerapkannya dalam masyarakat. Selain itu, mereka juga harus mampu melihat realitas terdalam. Dengan demikian, mereka juga harus mampu terlibat langsung dalam masyarakat.

Sebagaimana terjadi setiap tahun, menjelang pergantian tahun ajaran baru, isu pendidikan mahal kembali mencuat. Tentu saja pendidikan mahal bukanlah suatu hal yang diinginkan oleh kebanyakan orang, terutama kalangan masyarakat bawah. Bagi kalangan menengah ke atas, pendidikan mahal barangkali bukanlah masalah, bahkan dianggap sebagai kewajaran karena mungkin itu tuntutan globalisasi. ’’Mana mungkin bisa berkualitas kalau tidak mahal”, begitu kata mereka. Pada kenyataannya, anak-anak konglomerat, memang jarang yang sekolah di dalam negeri, yang dianggapnya ’’murahan’’, tetapi lebih senang sekolah di luar negeri, atau sekolah dalam negeri yang tergolong elite dan berfasilitas enak dan nyaman. Bagi kalangan ekonomi atas, anak para konglomerat dan pejabat, pendidikan tentu saja bukan hanya untuk meningkatkan status ekonomi (mobilitas vertikal), melainkan lebih bermakna sebagai prestise ataupun penegasan gaya hidup, memperluas pengetahuan budaya untuk bisa sepadan dengan budaya Barat yang dianggap sebagai patokan budaya dan peradaban. Persepsi budaya seperti ini bisa kita lihat di kalangan artis-selebritis, sebuah representasi kaum kelas atas, kalangan yang hidupnya diabdikan untuk merayakan ’’gaya hidup’’ (life skill) sebagai cerminan kesadaran kelas ekonomi yang mendominasi. Berbeda dengan mayoritas orang miskin yang dalam kesehariannnya harus menghadapi masa sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bagi kalangan ekonomi bawah ini, pendidikan bermakna bukan sekadar prestise sosial, melainkan lebih banyak sebagai alat mobilisasi sosial ke atas, yaitu meningkatkan kecakapan agar menghasilkan pendapatan ekonomi yang lebih baik. Pendidikan adalah untuk mengondisikan tenaga berpengetahuan dan berketerampilan sebagai modal untuk dijual ke bursa kerja sehingga akan mendapat penghasilan lebih dibanding orang yang tidak berpendidikan dan yang hanya mengandalkan tenaga fisik, seperti buruh, tani, dan lain-lain.

sumber: https://elqorni.wordpress.com/2013/06/29/dinamika-pendidikan-dalam-menghadapi-tantangan-global/ dan http://hariansinggalang.co.id/rekonstruksi-pendidikan-dalam-globalisasi/